MODUL RESMI DUE DILIGENCE PAJAK
VERIFIKASI KEASLIAN BPE (BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK) DAN NTPN (NOMOR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA)
PANDUAN PROFESIONAL – AUDIT AWAL DOKUMEN PAJAK
DISUSUN UNTUK: PT JASA KONSULTAN KEUANGAN
STANDAR: AUDIT CEPAT – INVESTIGASI AWAL DOKUMEN KLIEN

1. Pendahuluan

Dalam praktik konsultasi pajak dan due diligence perusahaan, dua dokumen yang paling sering diperiksa adalah:

BPE → Bukti Lapor Pajak
NTPN → Bukti Bayar Pajak

Kedua dokumen ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa kewajiban pajak klien telah:

1. Dilaporkan ke sistem pajak

2. Dibayar ke kas negara

Namun dalam praktik, banyak kasus ditemukan:

• BPE palsu

• NTPN editan

• bukti bayar yang tidak sesuai SPT

• pembayaran pajak milik pihak lain digunakan ulang.

Oleh karena itu, diperlukan prosedur due diligence pajak yang sistematis dan profesional.

2. Definisi Dasar Dokumen Pajak

2.1 BPE – Bukti Penerimaan Elektronik

BPE adalah dokumen yang diterbitkan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak setelah wajib pajak berhasil mengirimkan SPT.

Fungsi BPE:

• bukti bahwa SPT telah diterima sistem pajak

• bukti formal pelaporan pajak.

Contoh SPT yang menghasilkan BPE:

• SPT Masa PPN

• SPT Masa PPh 21

• SPT Masa PPh 23

• SPT Masa PPh Final

• SPT Tahunan.

Namun penting dipahami:

BPE bukan bukti pembayaran pajak.

2.2 NTPN – Nomor Transaksi Penerimaan Negara

NTPN adalah nomor unik yang diterbitkan oleh sistem penerimaan negara ketika pajak dibayar melalui:

• bank persepsi

• sistem billing pajak

• kanal pembayaran resmi negara.

Fungsi NTPN:

• bukti bahwa dana pajak telah masuk ke kas negara

• bukti validasi pembayaran pajak.

3. Hubungan BPE dan NTPN

Dalam sistem administrasi pajak Indonesia terdapat dua proses berbeda:

1. Pelaporan Pajak

Hasilnya:

BPE

2. Pembayaran Pajak

Hasilnya:

NTPN

Keduanya tidak selalu muncul bersamaan.

4. Kasus Pajak Kurang Bayar

Jika suatu SPT menunjukkan status kurang bayar, maka harus terdapat tiga komponen berikut:

1. ID Billing

Kode pembayaran pajak yang dibuat sebelum pembayaran.

2. NTPN

Nomor transaksi penerimaan negara setelah pembayaran berhasil.

3. Nilai Pembayaran

Jumlah pembayaran harus sama dengan nilai kurang bayar dalam SPT.

Jika salah satu tidak ada, maka kewajiban pajak belum lengkap.

5. Struktur Pemeriksaan Due Diligence Pajak

Dalam praktik audit dokumen klien, pemeriksaan dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap 1 – Verifikasi BPE

Tujuan tahap ini adalah memastikan SPT benar-benar dilaporkan.

Hal yang diperiksa:

1. Nomor BPE

2. NPWP wajib pajak

3. Nama wajib pajak

4. Jenis SPT

5. Masa pajak

6. Tahun pajak

7. Status SPT

8. Saluran pelaporan

9. Tanggal diterima sistem.

Struktur nomor BPE normal

Contoh format:

Keterangan:

Tahap 2 – Verifikasi NTPN

Langkah berikutnya adalah memastikan pajak telah dibayar.

Karakteristik NTPN

• panjang ±16 karakter

• kombinasi huruf dan angka

• bersifat unik.

Contoh:

Data yang harus cocok

1. NTPN

2. tanggal pembayaran

3. jenis pajak

4. masa pajak

5. nilai pembayaran.

Tahap 3 – Sinkronisasi SPT dan Pembayaran

Ini tahap paling penting dalam due diligence pajak.

Periksa apakah:

Jika tidak sama, maka kemungkinan:

• pembayaran pajak milik periode lain

• pembayaran pajak milik WP lain

• dokumen manipulasi.

6. Indikator Dokumen Pajak Palsu

Dalam pengalaman audit pajak, dokumen palsu sering memiliki tanda berikut.

1. Nomor BPE tidak sesuai pola sistem

2. Kronologi tanggal tidak logis

Contoh:

masa pajak Februari
BPE diterbitkan Februari.

Padahal pelaporan biasanya bulan berikutnya.

3. Layout dokumen tidak konsisten

Contoh:

• font berubah

• titik dua tidak sejajar

• jarak baris tidak sama.

4. Data tidak sinkron

Contoh:

• jenis pajak berbeda dengan transaksi

• masa pajak tidak sesuai kegiatan.

5. Dokumen hanya berupa gambar

Dokumen pajak resmi biasanya berupa:

• file PDF dari sistem pajak.

Jika hanya:

• foto

• screenshot

• scan ulang

dokumen harus dianggap belum terverifikasi.

7. Prosedur Verifikasi Profesional

Untuk memastikan dokumen pajak benar-benar valid, konsultan pajak biasanya melakukan langkah berikut:

Langkah 1

Minta PDF asli BPE.

Langkah 2

Minta bukti pembayaran pajak.

Langkah 3

Cocokkan:

• NPWP

• masa pajak

• jenis pajak

• nilai pembayaran.

Langkah 4

Pastikan pembayaran memiliki NTPN valid.

8. Standar Keputusan Due Diligence

Setelah verifikasi, dokumen pajak diklasifikasikan menjadi tiga status.

Status 1 – TERVERIFIKASI

Jika:

• BPE valid

• NTPN valid

• nilai pembayaran sesuai SPT.

Status 2 – BELUM TERVERIFIKASI

Jika dokumen hanya berupa:

• screenshot

• foto

• file yang tidak berasal dari sistem.

Status 3 – TERINDIKASI TIDAK VALID

Jika ditemukan:

• ketidaksesuaian data

• nomor dokumen tidak logis

• kronologi tidak sesuai aturan pajak.

9. Pentingnya Due Diligence Pajak

Pemeriksaan dokumen pajak sangat penting dalam beberapa kondisi berikut:

• audit perusahaan

• akuisisi bisnis

• pemeriksaan investor

• due diligence keuangan

• penerimaan klien baru oleh konsultan pajak.

Kesalahan verifikasi dapat menyebabkan:

• risiko pajak

• sanksi administrasi

• sengketa pajak.

10. Kesimpulan

Dalam sistem administrasi pajak Indonesia berlaku prinsip berikut:

BPE → bukti pelaporan pajak
NTPN → bukti pembayaran pajak

Jika suatu SPT menunjukkan kurang bayar, maka harus terdapat:

1. ID Billing

2. NTPN

3. nilai pembayaran yang sama dengan kurang bayar SPT

Namun penting dipahami:

BPE dan NTPN masih dapat dipalsukan jika hanya berupa gambar atau dokumen editan.

Oleh karena itu, verifikasi yang benar harus dilakukan melalui:

• sinkronisasi dokumen

• pemeriksaan logika pajak

• validasi data pembayaran.

BPE dan NTPN: Cara Membedakan Bukti Lapor dan Bukti Bayar Pajak Secara Akurat

Panduan Due Diligence Pajak Profesional

Penulis: Widi Prihartanadi
Institusi: PT Jasa Konsultan Keuangan

Ringkasan Inti

Dalam administrasi pajak Indonesia terdapat dua dokumen yang sangat penting dalam proses verifikasi kepatuhan pajak perusahaan:

BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)
→ bukti bahwa SPT telah dilaporkan ke sistem pajak

NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
→ bukti bahwa pajak telah dibayar dan masuk ke kas negara

Apabila suatu SPT menunjukkan status kurang bayar, maka dokumen yang wajib tersedia adalah:

Tanpa ketiga komponen tersebut, kewajiban pajak dianggap belum lengkap secara administrasi.

Sistem Administrasi Pajak Indonesia

Administrasi pajak Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem digital pelaporan dan pembayaran pajak.

Proses pajak terdiri dari dua tahap utama:

1. Pelaporan Pajak

2. Pembayaran Pajak

Setiap tahap menghasilkan dokumen yang berbeda.

BPE: Bukti Pelaporan Pajak

BPE diterbitkan ketika wajib pajak berhasil mengirimkan SPT melalui sistem pajak.

Contoh jenis SPT yang menghasilkan BPE:

Struktur BPE

Nomor BPE biasanya mengikuti pola:

Contoh:

Penjelasan struktur:

NTPN: Bukti Pembayaran Pajak

NTPN adalah nomor unik yang muncul ketika pajak dibayar melalui sistem penerimaan negara.

Pembayaran pajak biasanya dilakukan melalui:

• bank persepsi

• sistem billing pajak

• kanal pembayaran resmi negara.

Karakteristik NTPN:

Contoh:

Hubungan BPE dan NTPN

Banyak wajib pajak mengira bahwa jika sudah ada BPE, maka pajak sudah selesai.

Padahal kedua dokumen memiliki fungsi yang berbeda.

Jika SPT menunjukkan status nihil atau lebih bayar, maka tidak diperlukan pembayaran pajak.

Namun jika SPT menunjukkan kurang bayar, maka pembayaran wajib dilakukan.

Prosedur Verifikasi Pajak

Dalam praktik pemeriksaan dokumen pajak, konsultan biasanya melakukan tiga tahap verifikasi.

Tahap 1: Verifikasi BPE

Langkah pemeriksaan awal adalah memastikan bahwa SPT benar-benar dilaporkan.

Data yang diperiksa:

Tahap 2: Verifikasi NTPN

Jika terdapat pajak kurang bayar, langkah berikutnya adalah memeriksa bukti pembayaran.

Data yang harus cocok:

Tahap 3: Sinkronisasi SPT dan Pembayaran

Ini adalah tahap paling penting dalam pemeriksaan pajak.

Bandingkan:

Jika tidak sama, maka kemungkinan terjadi:

• pembayaran pajak milik periode lain

• pembayaran pajak milik wajib pajak lain

• kesalahan administrasi.

Indikator Dokumen Pajak Tidak Valid

Dalam praktik pemeriksaan dokumen pajak, terdapat beberapa indikator yang sering ditemukan.

Indikator umum

Dokumen pajak resmi biasanya berasal dari file PDF sistem, bukan foto atau screenshot.

SOP Internal Verifikasi Pajak

Berikut contoh prosedur standar yang dapat digunakan oleh tim konsultan.

SOP Verifikasi Dokumen Pajak

Checklist Audit Pajak (1 Halaman)

Checklist Verifikasi Dokumen Pajak

Pentingnya Due Diligence Pajak

Verifikasi dokumen pajak sangat penting dalam beberapa situasi:

• pemeriksaan laporan keuangan

• proses investasi

• akuisisi perusahaan

• pemeriksaan internal perusahaan.

Kesalahan verifikasi dapat menyebabkan:

• risiko pajak

• sanksi administrasi

• sengketa pajak.

FAQ

Apakah BPE berarti pajak sudah dibayar?

Tidak. BPE hanya menunjukkan bahwa SPT telah dilaporkan.

Apa bukti bahwa pajak telah dibayar?

Bukti pembayaran pajak adalah NTPN.

Apakah BPE dan NTPN bisa dipalsukan?

Dokumen dapat dimanipulasi jika hanya berupa gambar atau file editan. Oleh karena itu diperlukan verifikasi menyeluruh.

Apakah SPT nihil membutuhkan NTPN?

Tidak. NTPN hanya diperlukan jika terdapat pajak yang harus dibayar.

Referensi

• Regulasi administrasi perpajakan – Direktorat Jenderal Pajak

• Sistem penerimaan negara – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

• Prosedur pembayaran pajak melalui sistem billing nasional

Kerangka Audit Forensik Pajak

Metode Investigasi Dokumen BPE dan NTPN dalam Proses Due Diligence Perusahaan

Disusun oleh: Widi Prihartanadi
Institusi: PT Jasa Konsultan Keuangan

I. Pendahuluan

Dalam proses pemeriksaan kepatuhan perpajakan suatu perusahaan, dua dokumen yang paling sering menjadi dasar pemeriksaan adalah:

• Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) → bukti bahwa laporan pajak telah disampaikan.

• Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) → bukti bahwa pembayaran pajak telah diterima oleh negara.

Kedua dokumen ini sering menjadi dasar penilaian awal terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan, terutama dalam proses:

• pemeriksaan laporan keuangan

• pengambilalihan perusahaan

• penilaian investasi

• pemeriksaan internal perusahaan.

Namun dalam praktik ditemukan berbagai kondisi seperti:

• laporan pajak disampaikan tetapi pajak belum dibayar

• pembayaran pajak tidak sesuai dengan laporan

• dokumen pembayaran tidak sesuai dengan masa pajak

• dokumen yang disampaikan tidak berasal dari sistem resmi.

Karena itu diperlukan kerangka audit forensik perpajakan yang sistematis dan dapat diterapkan secara cepat.

II. Prinsip Dasar Sistem Administrasi Pajak

Administrasi pajak nasional diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam praktiknya terdapat dua proses utama:

Kedua dokumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan.

III. Struktur Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik

BPE memuat data utama yang berkaitan dengan laporan pajak.

Struktur nomor BPE biasanya mengikuti pola tertentu yang dihasilkan oleh sistem administrasi pajak.

IV. Struktur Dokumen Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak menghasilkan nomor transaksi yang disebut NTPN.

Karakteristik NTPN:

Nomor ini menunjukkan bahwa dana pajak telah tercatat dalam sistem penerimaan negara.

V. Hubungan Laporan Pajak dan Pembayaran Pajak

Tidak semua laporan pajak memerlukan pembayaran.

Contohnya:

Apabila suatu laporan pajak menunjukkan kurang bayar, maka harus tersedia tiga unsur berikut:

Apabila salah satu unsur tersebut tidak tersedia, maka kewajiban perpajakan belum lengkap.

VI. Tahapan Audit Forensik Dokumen Pajak

Kerangka audit forensik dilakukan melalui tiga tahap utama.

Tahap Pertama: Pemeriksaan Dokumen Laporan Pajak

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen BPE.

Hal-hal yang diperiksa antara lain:

Tahap Kedua: Pemeriksaan Dokumen Pembayaran Pajak

Pada tahap ini diperiksa bukti pembayaran pajak.

Data yang harus sesuai meliputi:

Tahap Ketiga: Sinkronisasi Laporan dan Pembayaran

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa laporan dan pembayaran pajak saling berkaitan.

Hal yang diperiksa:

Apabila terdapat perbedaan, maka kemungkinan terjadi:

• kesalahan administrasi

• pembayaran pajak periode lain

• pembayaran pajak milik pihak lain.

VII. Indikator Dokumen yang Perlu Diverifikasi Lebih Lanjut

Dalam praktik pemeriksaan, beberapa indikator berikut sering ditemukan:

Dalam kondisi tersebut diperlukan pemeriksaan lanjutan.

VIII. Prosedur Standar Verifikasi Pajak

Untuk memastikan keabsahan dokumen pajak, tim konsultan biasanya melakukan langkah berikut:

1. menerima dokumen pajak dari perusahaan

2. memeriksa struktur dokumen laporan pajak

3. memeriksa kesesuaian identitas wajib pajak

4. memeriksa kronologi masa pajak

5. memeriksa dokumen pembayaran pajak

6. mencocokkan nilai pembayaran dengan laporan

7. menyusun kesimpulan verifikasi.

IX. Format Checklist Pemeriksaan Pajak

X. Peran Audit Forensik Pajak dalam Due Diligence

Audit forensik perpajakan berperan penting dalam beberapa kegiatan strategis perusahaan, antara lain:

• pemeriksaan kepatuhan pajak perusahaan

• proses pengambilalihan usaha

• penilaian investasi

• pemeriksaan internal perusahaan.

Melalui proses ini dapat diidentifikasi lebih awal berbagai potensi risiko perpajakan.

XI. Penutup

Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara merupakan dasar penting dalam sistem administrasi perpajakan.

Prinsip utama yang perlu dipahami adalah:

Apabila suatu laporan pajak menunjukkan kurang bayar, maka harus tersedia:

• kode pembayaran

• nomor transaksi penerimaan negara

• nilai pembayaran yang sesuai dengan laporan.

Melalui kerangka audit forensik ini, proses verifikasi dokumen pajak dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan akurat.

Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar yang membawa kebaikan serta keberkahan.
Aamiin Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Bersama

PT Jasa Laporan Keuangan
PT Jasa Konsultan Keuangan
PT BlockMoney BlockChain Indonesia 

“Accounting Service”

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Cara Cerdas untuk Akuntansi Solusi Bidang Usaha / jasa: –

AKUNTANSI Melayani
– Peningkatan Profit Bisnis (Layanan Peningkatan Profit Bisnis)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan Dan Akuntansi, Uji Tuntas)
– KONSULTAN pajak(PAJAKKonsultan)
– Studi Kelayakan (Studi Kelayakan)
– Proposal Proyek / Media Pembiayaan
– Pembuatan PERUSAHAAN Baru

– Jasa Digital PEMASARAN(DIMA)
– Jasa Digital EKOSISTEM(DEKO)
– Jasa Digital EKONOMI(DEMI)
– 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi: Widi Prihartanadi / Tuti Alawiyah : 0877 0070 0705 / 0811 808 5705 Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id

Situs web :
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.co.id/ 
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
marineconstruction.co.id

PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA
https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share

Media sosial:
https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387 
https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/?igshid=vsx6b77vc8wn/ 
https://twitter.com/pt_jkk/status/1211898507809808385?s=21
https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b

DigitalEKOSISTEM (DEKO) Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan

#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #jasalaporankeuangan #jasakonsultanpajak #jasamarketingdigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #jkkinspirasi #jkkmotivasi #jkkdigital #jkkgroup
#sumberrayadatasolusi #satuankomandokesejahteraanprajuritindotama
#blockmoneyindonesia  #marinecontruction #mitramajuperkasanusantara #jualtanahdanbangunan #jasakonsultankeuangandigital #sinergisistemdansolusi #Accountingservice #Tax#Audit#pajak #PPN